Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2023

Proklamasi NII

  Pada tanggal 24 Maret 1940, di Malangbong, Garut,   Komite Pembelaan Kebenaran PSSI   menegaskan tujuannya mewujudkan masyarakat hijrah dengan pemimpin-pemimpin yang ahli dan pembela-pembela Islam yang tangguh. Mereka kemudian mendirikan Institut Suffah untuk menyelenggarakan pendidikan modern dan pendidikan kemiliteran. Kemudian terbentuklah organisasi bersenjata Darul Islam. Pada bulan Februari 1948 diadakan konferensi di Cisayom,   Jawa Barat, mereka memutuskan untuk menjadikan ideologi Islam dari bentuk kepartaian menjadi bentuk kenegaraan, membubarkan Masyumi Jawa Barat, dan mengangkat Kartosoewirjo menjadi imam seluruh umat Islam Jawa Barat. Dalam bulan itu juga dibentuk Tentara Islam Indonesia (TII)   dan Majelis Islam (MI). Pada konferensi di Cijoho tanggal 1 Mei 1948 mereka menyusun suatu tata kenegaraan Islam.   Pada konferensi tersebut dibentuk pula Dewan Imamah   (Dewan Menteri) dengan S. M. Kartosoewirjo sebagai ketuanya dan Dewan Fatuz (Dewan Pertimbangan Agung),

Syafruddin Menyerahkan Mandatnya

  Setelah Tentara Belanda meninggalkan Yogyakarta pada akhir bulan Juni 1949, pada tanggal 4 Juli 1949, utusan Republik yaitu Mohammad Natsir, Dr. Leimena dan    Dr. Halim berangkat ke Bukittinggi untuk mengadakan kontak dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra. Pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan rombongan tiba di Yogyakarta dari Pulau Bangka. Di lapangan terbang Meguwo mereka disambut para pembesar, rakyat dan anggota UNCI. Sesudah kembalinya pemerintah Republik ke Yogyakarta, pada sidang pertama Kabinet Republik tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin atas nama PDRI menyerahkan mandatnya kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada tanggal 14 Juli 1949, Kabinet Republik Indonesia menerima Persetujuan Roem-Royen. Bantuan Untuk Republik Bantuan untuk Republik Indonesia datang dari Negara Indonesia Timur (NIT). Pertama pada tanggal 11 Juli 1949, NIT memberi sumbangan berupa barang-barang tekstil dan obat-obatan sebanyak 15 t

Kisah Perang Gerilya Jendral Sudirman

  Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya, Karsid Kartawiraji bekerja sebagai mandor pabrik tebu di Purwokerto. Ibunya, Sijem berasal dari Rawalo, Banyumas. Sejak kecil Sudirman dibesarkan oleh pamannya, Raden Tjokrosoenarjo (kakak ipar Sijem). Sudirman memperoleh pendidikan di   Hollands Inlandse School (HIS) Taman Siswa Purwokerto kemudian pindah ke Sekolah Wira Tama dan tamat pada tahun 1924. Setelah tamat di Sekolah Wira Tama, Sudirman melanjutkan pendidikan ke Kweekschool (Sekolah Guru) Muhammadiyah di Solo. Jiwa militansi Sudirman tertempa sejak ia masuk Hizbul Wathan (kepanduan Muhammadiyah). Kemudian Sudirman menjadi Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah. Pada tahun 1936, Sudirman menikah dengan Alfiah, temannya saat bersekolah di HIS Taman Siswa Purwokerto dan dikaruniai tujuh orang anak. Pada zaman pendudukan Jepang, Sudirman   meninggalkan profesi sebagai guru dan mengikuti latihan militer (Peta). Ia diangkat menjadi Daidancho (Komandan Batalion) di Banyumas.

Sjafruddin Prawiranegara

Sjafruddin Prawiranegara lahir di Banten pada tanggal 28 Februari 1911. Ayahnya seorang asisten wedana di Banten. Sjafruddin menempuh pendidikan di ELS di Ngawi. Setelah tamat MULO ia melanjutkan ke AMS bagian A di Bandung, kemudian melanjutkan ke RHS (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta dan menyandang gelar Meester in de Rechten (Mr.) pada bulan September 1929. Dosennya antara lain Prof. Logemann dan Prof. Baron van Asbek yang menganut politik etis. Semasa kuliah Sjafruddin aktif pada organisasi kemahasiswaan Unitas Studisaorum Indonesia (USI) yang dibentuk tahun 1931.   Setelah lulus Sjafruddin kemudian bekerja di Perserikatan Perkumpulan-perkumpulan Radio Ketimuran (PPPRK) sebagai administratur merangkap redaktur Soeara Timoer. Lalu ia bekerja di Departeman Keuangan dan ditempatkan di   Kantor Inspeksi Pajak Kediri. Ia menikah dengan gadis asal Bandung, Tengku Halimah pada tanggal 31 Januari 1941. ORI Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Sjahrir III ia menerapkan s

Pemerintah Darurat Republik Indonesia

    Agresi militer dilancarkan oleh tentara Kerajaan Belanda untuk kedua kalinya dalam upaya merebut Ibu Kota RI di Yogyakarta. Serangan itu dilakukan pada pada tanggal 19 Desember 1948 dengan sasaran pertama lapangan terbang Maguwo (Lanuma Adisucipto). Beberapa jam kemudian tentara Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta dan menangkap beberapa pemimpin Indonesia, termasuk Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Serangan ini merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Renville yang ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 antara pemerintah RI dan kerajaan Belanda. Sebelum ditangkap Presiden Sukarno memberikan mandat kepada Menteri Perekonomian RI Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat. Kalau tidak mungkin supaya Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di luar negeri untuk menggantikan Mr. Syafruddin tersebut   Pada tanggal 27 Desember 1948, Presiden Sukarno, Sutan Sjahrir dan H. Agus Salim diasingkan ke Brastagi, sedang Wakil P