Kerjasama Serikat Buruh SI-PKI

Antara tahun 1918 dan 1921 serikat-serikat buruh Indonesia meraih sukses besar dalam meningkatkan kondisi dan upah anggota-anggotanya. Ini terutama berkat gabungan peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun tersebut berupa inflasi harga, kurangnya buruh trampil, dan munculnya organisasi buruh yang sukses dari partai-partai politik, terutama dari SI (Sarekat Islam) dan PKI (Partai Komunis Hindia). Kesuksesan serikat-serikat buruh itu mendorong orang untuk bergabung dengan mereka. Dengan masuknya anggota-anggota baru, serikat-serikat tersebut memainkan peranan penting dalam mempolitisasi para pekerja dan dalam memberi kontribusi terhadap pengembangan dan organisasi anti-penjajahan.
Dalam Kongres Nasional SI tahun 1919 terlihat bahwa masalah perjuangan kelas telah menjadi pembicaraan utama. Pada bulan Desember 1919 muncul upaya untuk menciptakan suatu federasi dari serikat buruh PKI dan SI yang diberi nama PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh). PPKB terdiri atas 22 serikat dan 72.000 orang anggota yang dipimpin Semaun. Akan tetapi Si Raja Mogok, Surjopranoto, dari serikat kerja CSI (Central Sarekat Islam), yang menjadi wakil ketua, menggugat kepemimpinan Semaun dan mengusulkan untuk memindahkan pusat PPKB dari Semarang ke Yogyakarta. Semaun menuduh hal ini sebagai upaya mengeluarkan orang-orang komunis. Akibatnya federasi lumpuh akibat pertikaian internal. Pada bulan Juni 1921 Semaun menyatakan bahwa PPKB bubar , sebagai gantinya ia mendirikan Revolutionaire Vakcentrale. Pembubaran ini tidak diakui oleh Suryopranoto, dan dalam rapat yang diadakan pada bulan Juli 1921 ditegaskan PPKB terus berlanjut.
Sementara itu, para majikan menjadi lebih terorganisir dan efektif dalam melawan pemogokan. Pemerintah lebih menekan serikat-serikat kerja, dan kondisi ekonomi berbalik melawan serikat-serikat kerja tersebut ketika jumlah buruh trampil yang tadinya kurang berubah menjadi berlebihan. Kini keadaan menjadi tidak kondusif bagi beroperasinya serikat buruh (Masyhuri, Ricklefs).