Hijrah

Agus Salim mendorong CSI untuk menempuh kebijakan non-kooperasi dan menarik mundur anggota-anggotanya yang duduk dalam Volksraad. Kebijakan ini disebut Hijrah. Kebijakan ini disebut hijrah untuk mengenang hijrah Nabi Muhammad saw dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 M. CSI (Centraal Serikat Islam) kini menjauhkan diri dari setiap aksi politik yang penting. Posisi itu diambil alih PKI untuk melancarkan "kampanyenya yang terakhir untuk mengambil alih kepemimpinan atas gerakan rakyat yang nyaris padam". Kini kancah utama perjuangan berada di tangan cabang-cabang SI pedesaan yang tersisa yang sukar dikendalikan.
Ketika pergerakan politik terpecah-belah, maka pertikaian agama dan budaya pun menimbulkan perpecahan-perpecahan yang makin dalam (Ricklefs, 2005: 365).
Dalam kongres ke-7 di Madiun bulan Februari 1923 dibahas kemungkinan SI mundur dari Volksraad. Diputuskan pula adanya reorganisasi. SI diubah menjadi satu partai yang terdiri dari organisasi pusat dan cabang. SI menjadi PSI (Partai Sarekat Islam).
Usaha konsolidasi tidak berjalan mulus. Kunjungan dan propaganda pemimpin partai ke daerah sering mengakibatkan gejolak yang diikuti kerusuhan menentang pemerintah. Abdul Muis kemudian dilarang ke Sumatra Barat dan kemudian ke semua tempat di luar Jawa. Tjokroaminoto dilarang ke Banjarmasin.
Pada kongres ke-8 PSI di Surabaya tahun 1924 diputuskan mundurnya PSI dari Volksraad. PSI pun menjadi organisasi non-kooperatif (Masyhuri, 2004: 253).